SURABAYA
Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintahan, Tanggal 29 September 2018
SEMARANG
Musyawarah Nasional FAKPI, Tanggal 07 September 2018
MAKASSAR
Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah, Tanggal 01 September 2018

Pengadaan Barang & Jasa

Bimtek & Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) NO. 54Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan Bottlenecking dan Multi Tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan kewajiban setiap K/L/D/I, memperjelas keberadaan ULP,  serta kewajiban memiliki Seritifikasi Keahlian (Pasal; 12,17,dan127 Perpres No. 54/2010) serta Tujuan Sertifikasi Keahlian (Bab II Pasal 2 Perka LKPP No 8/2010)

Bimtek Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HPS merupakan alat untuk melihat kewajaran harga, membandingkan dengan penawaran-penawaran harga dari pihak penyedia barang/jasa, dengan demikian penyusunan HPS merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan pengadaan barang / jasa.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka kami akan melaksanakan Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan

Bimtek, Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012

Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) NO. 54Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan Bottlenecking dan Multi Tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan kewajiban setiap K/L/D/I, memperjelas keberadaan ULP

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka kami akan melaksanakan Bimtek, Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012

Bimtek Dan Sosialisasi Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang penataan ruang, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penata Ruang dan

Angka Kreditnya

Tujuan dari pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah dalam rangka membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang / jasa pemerintah, sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang/jasa maka kami akan melaksanakanBimtek Dan Sosialisasi Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) NO. 54Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan Bottlenecking dan Multi Tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan kewajiban setiap K/L/D/I, memperjelas keberadaan ULP

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka kami akan melaksanakan Bimtek, Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012

Bimtek Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender

Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) NO. 54Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan Bottlenecking dan Multi Tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan kewajiban setiap K/L/D/I, memperjelas keberadaan ULP

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka kami akan melaksanakan Bimtek, Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012

Mengapa memilih kami

8

Years of
experience

15

Awward
Winning

909

Happy
Customer

100%

Satisfied
User

Kami membantu anda dalam memberikan solusi

Segera bergabung, dan daftarkan diri anda dalam setiap kegiatan pelatihan maupun ujian sertifikasi keahlian yang kami selenggarakan

Tim LAPPIM

Seiring perjalanan LAPPIM sebagai salah satu lembaga penyelenggara pelatihan dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, semakin hari semakin profesional dalam menghadapi segala perkembangan terkini sesuai standar LKPP.

Sumardin, SE
Direktur Eksekutif

Bagian yang tersulit dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di LAPPIM adalah jarak dan waktu, namun perkembangan tekhnologi yang begitu pesat menjadikannya semakin muda dan dapat teratasi secara terukur serta berkesinambungan.

Muhammad Rijal, S.Kom
Sekretaris 

Kami akan menghubungi anda

Jika ada sesuatu yang hendak ditanyakan, isi data dibawah dan kami akan menghubungi anda